DPRD Kabupaten Bogor Bersama Pemkab Bogor Sahkan Rancangan Perda

5
Bupati Bogor Plt Iwan Setiawan bersama Wakil Ketua DPRD Agus Salim
Cibinong (JBN) –  Pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda pemajuan kebudayaan daerah yang diselenggarakan dalam kegiatan Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
Rancangan tersebut dilaksanakan DPRD kabupaten bogor bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pada kesempatan acara tersebut dihadiri Bupati Bogor Plt Iwan Setiawan,SE. Senin (14/8/2023).
KH Agus Salim LC , Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengatakan,Terkait dengan Paripurna kemarin ada beberapa agenda paripurna dan cukup banyak pertama kaitan dengan persetujuan bersama atas tiga Raperda 2 terkait Perda penyelenggaraan pendidikan anak Usia dini,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan budaya dan yang satu lagi terkait dengan lpjp, selanjutnya terkait dengan pendidikan anak usia dini kita harapkan dengan Perda ini pendidikan anak-anak kita pra SD bisa terayomi, terangnya.
Kemudian juga mendapatkan wadah dalam payung Perda baik penyelenggaraannya kemudian juga lembaganya juga para pendidiknya sehingga pemerintah bisa hadir dengan utuh dan maksimal untuk anak-anak kita yang dididik sejak dini ini harapannya, ungkapnya.
Kabupaten Bogor dengan beragam budayanya yang harus kita jaga dengan baik dan harus diwujudkan ataupun juga ditunjukkan kekhasan Bogor, sehingga kita punya kebanggaan terhadap budaya, magsud bangga terhadap budaya adalah bangga terhadap Para founding holder dan juga para pendiri dari bangsa ini termasuk juga pendiri sekaligus juga orang-orang yang mengawali dan juga ada di Kabupaten Bogor ini, imbuhnya.
Budaya-budaya daerah dan kearifan lokal harus kemudian dijaga dengan baik kemudian bahkan dilindungi kemudian di fasilitasi bahkan kemudian ditunjukkan sebagai satu kebanggaan di berbagai event maupun juga institusi baik itu dalam tampilan visual yang menunjukkan kita orang-orang yang sangat menghargai budaya dan institusi yang menghargai budaya, tuturnya.
Inilah perda yang semoga betul-betul berpihak dan keberadaan pemerintah melindungi bahkan kemudian melestarikan dan memacu memberikan dukungan terhadap budaya daerah khususnya di kabupaten Bogor, tegasnya
Lebih lanjut Praktisi PKS ini berharap, terkait dengan lpjp ini laporan terkait dengan lpjp 2022 kita berharap dengan berbagai catatan yang kita berikan dan catatan ini tidak lepas dari apa yang kemudian dari hasil evaluasi PPK yang akhirnya tahun 2022 kondisi kita dengan predikat wdp sudah 2 tahun wdp resepnya memang harus berbagai evaluasi ini harus ditindaklanjuti dengan tuntas dan baik sebagaimana standar BPK sehingga kita bisa kembali lagi ke WTP, harapnya.
Ini PR dan berbagai rekomendasi dan catatan yang ada meski semua menerima tapi fraksi-fraksi menerima dan anggota dewan penerima lpjp ini tapi tidak serta-merta kemudian tanpa catatan ada berbagai catatan yang harus di full up khususnya yang memang kemudian menjadi evaluasi PPK dan berbagai hal yang kita dapatkan dalam berbagai rapat di badan-badan dan juga komisi untuk kemudian menjadi catatan yang tidak bisa dipisahkan supaya menjadi pondasi untuk penganggaran di perubahan dan juga di murni 2024 dan yang akan datang sehingga dalam pelaksanaan ataupun juga perencanaan APBD ini menjadi lebih baik saya tahun yang akan datang ini bisa menjadi WTP lagi Kemudian yang keempat terkait dengan fakta integritas ini komitmen eksekutif dengan legislatif belum mulai membahas sebuah bphs 2024 membuat fakta integritas yang memang satu keharusan sekaligus memang dari KPK untuk kita dalam penyusunan APBD 2024 yang akan datang betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak ada hal-hal yang kemudian berbau korupsi yang merugikan berbagai kepentingan bangsa maupun masyarakat, paparnya.
Demikian juga berbagai hal yang berkaitan dengan Paripurna kemarin berharap juga adanya perubahan proform Perda karena ada beberapa yang memang Proform Perda yang dibutuhkan untuk segera dibahas di tahun ini dan juga pasca itu kita juga segera untuk pansus beberapa pansus yang memang sangat dibutuhkan khususnya terkait retribusi itu harus segera di bahas pansus terkait dengan pajak dan retribusi daerah Daerah untuk segera menjadi perda agar menjadi landasan dalam peningkatan pendapatan daerah dari jalur pajak dan retribusi, tutupnya.(Effendi/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here