JBN Jakarta – Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) berhasil mencatatkan sejumlah capaian signifikan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Pencapaian ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., pada siaran pers di Jakarta, Rabu (23/1/2025).
“Capaian ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI untuk mendukung visi pemerintahan melalui penegakan hukum yang berintegritas dan profesional,” ujar Harli Siregar.
Capaian Direktorat Penindakan
JAM PIDMIL mencatat langkah strategis di Direktorat Penindakan, di antaranya:
1.Penyelidikan: Dugaan korupsi pengadaan lahan 50 Ha di Deli, Sumatera Utara, tahun anggaran 2014–2015. Kasus ini melibatkan oknum prajurit TNI dan pihak swasta, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp53,9 miliar.
2.Penyidikan: Dugaan korupsi penyaluran kredit BRIguna (2016–2023) oleh tersangka Dwi Singgih Hartono dkk.
3.Kegiatan Koordinasi: Pelimpahan perkara suap dalam pengeluaran barang impor di kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan supervisi kasus di Kejati Nusa Tenggara Timur.
Kemajuan di Direktorat Penuntutan
Di tahap penuntutan, JAM PIDMIL berhasil mencatat:
1.Penuntutan: Dua perkara terkait tindak pidana korupsi BRIguna.
2.Kegiatan Koordinasi: Pemeriksaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) dan koordinasi dengan ahli hukum terkait.
Langkah Direktorat Eksekusi dan Evaluasi 2025
Direktorat Eksekusi mencatat satu kegiatan koordinasi dan sosialisasi kasus di Sumatera. Meski belum ada perkara yang dieksekusi hingga 20 Januari 2025, JAM PIDMIL tengah menyiapkan tim eksekutor gabungan Kejaksaan dan TNI.
“Semua capaian ini akan menjadi landasan untuk introspeksi dan peningkatan kinerja di tahun 2025. Kami berharap hasil ini membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tambah Harli Siregar.
Kejaksaan RI terus berkomitmen mendukung penegakan hukum yang adil, terutama di bidang pidana militer, sebagai bagian dari pelaksanaan amanah Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun Indonesia yang lebih baik. (**)
