JBN Serpong – Dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto pernah mengutarakan sinergi dan kolaborasi 4 (empat) pilar antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan badan peradilan adalah kunci.
Untuk menangani sengketa dan konflik pertanahan, jajaran Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN dan kantor pertanahan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dimana pengaduan sengketa dan konflik pertanahan yang dinyatakan memenuhi syarat, penanganannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu kasus berat, kasus sedang dan kasus ringan namun untuk mengklasifikasikannya perlu pengkajian awal kasus.
“Kaitan dengan penyelesaian permasalahan pertanahan perlu kajian lebih dalam berkenaan dengan kesesuaian data tekstual, data spasial dan perlu juga dikaji dampaknya,” ujar Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Ilyas Tedjo Priyono saat pimpin jalannya gelar kasus di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Selasa (17/10/2023).
Beliau melanjutkan jika terdapat indikasi data tekstual dan/atau data spasial pertanahan yang diterbitkan dengan prosedur yang tidak benar, jika berdasarkan kajian mendalam disimpulkan cacat administrasi maka bisa dibatalkan, “Sistem dalam pendaftaran tanah kita adalah Asas Nemo Plus Yuris seandainya ada cacat dalam administrasi maka bisa dibatalkan,” terangnya.
Ilyas Tedjo Priyono atau pria yang akrab dipanggil Pak Tedjo ini mengatakan kehadirannya bersama tim Penanganan Sengketa/Konflik Tanah dari Kementerian ATR/BPN, untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta-fakta lain yang berkaitan langsung dengan kasus pertanahan yang sedang ditangani.
Gelar kasus ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Yayat Ahadiyat Awaludin, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Danu Susilo, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan beserta jajaran. (RDI/*)