Jakarta (JBN) – Persoalan sampah mendadak menjadi perhatian Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil menuntaskan persoalan sampah. Ia menghimbau, pengelolaan dana lingkungan hidup dapat dimaksimalkan kegunaannya untuk memastikan penyelesaian persoalan sampah.
“Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi priroitas, saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum pernah namanya beres,” ujar Jokowi.
“Jangan sampai semua nanti anggaran ini ‘diecer-ecer’ kemana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” tegas dia.
Belum rampung dan berfungsinya beberapa perkembangan proyek yang dimaksudkan untuk dapat menjadi solusi mengatasi sampah, diantaranya perkembangan proyek intermediate treatment facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, serta insenerator (pembakar sampah padat) di Solo menjadi sorotan.
“Mau membuat insenerator (pembakar sampah padat) saja urusan yang namanya tapping fees sampai sekarang itu di Solo belum. Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai),” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH, mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan.
Presiden pada kesempatan sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah.
“Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. ini harus segera diselesaikan,” tegas dia.
Memberikan pengalaman mengatasi persoalan sampah saat menjadi Walikota Solo, Jokowi mengakui, pengelolaan sampah kerap terkendala oleh “tipping fee” atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak pengolah sampah.
Kepala Negara menekankan agar anggaran BPDLH dapat diprioritaskan terhadap dua hal, yakni pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove. (Rendy)
