Jakarta(JBN) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) karena tingginya angka inflasi. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (14/11/2022).
“Pada kesempatan pagi ini dapat kami sampaikan bahwa kepala daerah yang pada pagi hari ini (datang), daftar inflasi yang sebagaimana disampaikan (telah diperlihatkan), dan (inflasi) kabupaten yang paling terendah itu (diwakili) Bupati Indragiri Hilir, kemudian inflasi tertinggi ada di Provinsi NTT, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur NTT,” katanya.
Wamendagri berharap, Pemprov NTT bisa melakukan enam langkah konkret penanganan inflasi. Enam langkah konkret tersebut di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar, kerja sama antardaerah, gerakan menamam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami harapkan bisa men-trigger para kepala daerah yang ada di sana untuk bagaimana kita bisa gotong royong bersama. Apalagi enam poin yang tadi kita sampaikan bisa kita lakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soe yang hadir secara virtual mewakili gubernur mengatakan, secara tahunan inflasi NTT pada Oktober 2022 tercatat sebesar 7,3 persen (year on year) lebih tinggi dari inflasi nasional. Tekanan inflasi tahunan di NTT terutama didorong oleh kelompok administered price (harga administrasi) yang mengalami kenaikan signifikan, seiring dengan kenaikan tarif angkutan udara serta penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selanjutnya, Pemprov NTT memiliki tingkat inflasi yang beragam di 21 kabupaten dan 1 kota, dari tingkat rendah, menengah, hingga tinggi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang karena merupakan Ibu Kota Provinsi NTT, serta tempat terjadinya berbagai kegiatan nasional.
“Dan yang paling tinggi itu adalah di Kota Kupang perlu kami laporkan. Karena Kota Kupang itu menyumbangkan 80 persen serangkaian (inflasi) dari 21 kabupaten,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi di Provinsi NTT. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fiskal untuk pengendalian inflasi, penyaluran bantuan sosial, kerja sama antardaerah, program tanam pangan pekarangan (urban farming), operasi pasar, hingga subsidi transportasi.
“Kami mewajibkan semua masyarakat di Kota Kupang khususnya, di pekarangannya untuk menanam bawang dan cabai, dan sayur-sayuran,” ujarnya.(Red/**)
Sumber: Puspen Kemendagri
