LQ Indonesia Lawfirm: Penindakan Oknum Fismondev yang Minta 500 Juta Tidak Maksimal

10
LQ Indonesia Lawfirm (Foto/TM)
Jakarta|JBN – LQ Indonesia Lawfirm menyuarakan banyaknya oknum reserse bermain kasus, dan menyuarakan tagar #Polda Sarang Mafia Hukum atas dugaan pemerasan lima-kosong-kosong yang mengema dan viral di link youtube LQ: https://youtu.be/vd8yb33Suco.
Bermula ketika 2 Laporan Polisi oleh kuasa hukum LQ Indonesia Lawfirm berhasil diselesaikan secara restorative justice langsung ke perusahaan gagal bayar tanpa bantuan Penyidik Polda Metro Jaya. Di Subdit Fismondev unit 3 dan 5 dimintakan oleh kuasa hukum kepada Kasubdit Fismondev untuk dimohonkan penghentian penyelidikan dan penyidikan.
Ketika awal laporan polisi di Fismondev mandek dan tumpul, tapi ketika terjadi restorative justice, kuasa hukum dipersulit SP3 hingga menulis surat ke PMJ cq Dirkrimsus. Lalu datanglah Panit unit 5 memanggil kuasa hukum untuk bertemu dan menyampaikan pesan bahwa dimintakan lima ratus juta rupiah untuk biaya penghentian penyidikan untuk 2 laporan polisi di unit 3 dan 5 untuk tandatangan sampai level direktur.
Hasil penyelidikan dan pemeriksaan Propam Panit dan penyidik fismondev terbukti melanggar etik dan akan disidang. Namun, LQ Indonesia Lawfirm menunggu tindakan nyata Propam Mabes yang sebelumnya memeriksa pimpinan Fismondev, tidak ada kabar sampai saat ini, beda dengan gagahnya mereka ketika datang ke Kantor Pusat LQ yang sebelumnya minta bertemu dengan Ketua Pengurus LQ melalui telpon ke 0818-0489-0999.
Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi mengatakan masuk akal tidak, anak buah unit 5 mampu mengkondisikan kewenangan menghentikan penyidikan di unit 3 yang bukan wewenang dia untuk menghentikan?
“Masuk logika tidak, ketika kuasa hukum menyampaikan ke Kasubdit secara lisan akan memintakan SP3 ke kasubdit dan menghubungi kasubdit melalui wa ingin bertemu membicarakan penghentian penyelidikan, tiba-tiba panit unit 3 lah yang menghubungi dan meminta kuasa hukum bertemu dan bicara masalah uang biaya koordinasi untuk hentikan penyidikan? Logikanya apabila tidak disuruh oleh Pimpinan Fismondev, tahu dari mana Panit unit 5 karena Kuasa hukum tidak komunikasi ke Panit melainkan dengan Pimpinan Fismondev (Kasubdit Fismondev)?” katanya dalam rilis di Jakarta (28/10/2021).
LQ Indonesia Lawfirm sebelumnya mengapresiasi Kapolri yang sudah ada perubahan positif dan berpikir ke arah yang benar. Namun, penindakan oknum dilapangan terutama reserse oleh Propam tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat mampu melihat apakah penindakan oknum terduga pemerasan hanya basa-basi cari kambing hitam atau benar bersihkan Citra dan Institusi POLRI.
“Jika KAPOLRI melalui Kadiv Propam tidak berani memeriksa dan menindak Teradu Pimpinan Fismondev apalagi setelah LQ memberikan surat aduan resmi ke Propam, maka dapat kami katakan bahwa arahan Kapolri tidak dihargai oleh bawahannya. Pimpinan dan perwira reserse, menjadi ‘raja-raja kecil’ yang memeras masyarakat yang meminta layanan hukum untuk dijadikan obyek sapi perahannya,”lanjutnya.
Tolong KAPOLRI atensi aduan propam, jika aduan Propam LQ yang diterima Propam, yang berisi bukti 5 dugaan pelanggaran etik tidak di tindaklanjuti Propam, maka LQ akan lanjut somasi kedua ke Kapolri dan Kapolda atas dugaan melawan hukum dan kemudian mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Untuk apa tindak anak buah saja, ketika pimpinan yang menyuruh anak buahnya menemui kuasa hukum lalu terjadi dugaan pemerasan tidak ditindak. Besok-besok dijamin, kejadian akan berulang kembali ke orang lain. Aktor intelektualnya dibiarkan, anak buahnya dijadikan kambing hitam. Perwira dan pimpinan reserse tapi mengorbankan anak buah ketika ada masalah, ini kah wajah Pimpinan POLRI di Indonesia? Dimana jiwa ksatria, akan jadi bahan cemooh, pimpinan takut lalu korbankan anak buah,” ucap Sugi Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm.
Senada dengan LQ Indonesia Lawfirm, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ingin POLRI yang bersih dan dicintai masyarakat. “Polri harus berani mencopot kepala reserse terkait, ketika dugaan pemerasan benar terjadi,”katanya.
Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA sepaham dengan ketua IPW.
“Tidak masuk logika, LQ bersurat kepada Direktur Kriminal Khusus dan mengirim pesan WA ke kasubdit ingin bertemu, dan tiba-tiba datang panit unit 5 minta ketemu kuasa hukum dan menginformasikan biaya 500 juta untuk SP3 di dua unit, unit 3 dan 5, dimana unit 3 bukan wewenang dia.”katanya.
“Seharusnya Kapolri dan Kadiv Propam menindak tegas dan mencopot Kepala reserse seperti arahan Ketua IPW. Minimal Pimpinan Fismondev di copot karena semua laporan Investasi bodong mandek di Fismondev contohnya kasus LP MPIP bukan hanya mandek, ada pula dugaan alat bukti dihilangkan sehingga kasus mahkota tidak pernah naik Sidik (penyidikan-red),”harapnya.
Apabila aduan Propam LQ tidak dijalankan, membuktikan benarnya tagar #Percuma Lapor Polisi dan Tagar #Polda Sarang Mafia. Tidak heran masyarakat makin sering curhat kasus mandek ke media dibanding meminta perlindungan ke POLRI karena di Polri, otak mafia pemerasan dilindungi dan tidak tersentuh hukum. Tidak ada perubahan berarti, POLRI tetap penuh mafia hukum dan oknum POLRI pemeras akan makin berani.
“Nila setitik akan rusak susu sebelanga, sedikit oknum POLRI akan merusak citra Polri seluruhnya. Ayo Kapolri dan Propam Mabes, pimpinan Reserse apabila meresahkan masyarakat, harus berani copot dan tindak tegas, apabila perlu di PTDH,” pungkasnya. (Red/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × five =