PGRI Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. (Foto/Tim)
JBN Banjarnegara – Saat di temui team media, Sunarto S.Pd.M.Pd di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Rabu 26 Juni 2024 beliau mengatakan Kenapa pertanyaan ini muncul?
PGRI adalah salah satu organisasi profesi terbesar dan tertua di indonesia. PGRI yang semua bernama PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda) sudah berdiri sejak tahun 1912, hampir bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1932 berubah nama menjadi PGI (Persatuan Guru Indonesia).
Nah baru setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 25 November 1945 persatuan guru tersebut menyesuaikan dengan bentuk negara dengan menambahkan kata Repiblik. Sehingga mulai tanggal tersebut resmi bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Catatan Sejarah panjang PGRI sejak zaman penjajahan hingga kini dalam mencerdaskan bangsa tidak diragukan lagi.
Namun demikian sejak kemeerdekaan pada era orde lama, orde baru, era reformasi hingga kini PGRI belum pernah sekalipun masuk dalam jajaran kabinet pemerintah republik indonesia. Sebentar lagi negara Indonesia akan memiliki presiden baru dan tentu dengan susunan kabinet baru. Pertanyaannya mungkinkah kali ini PGRI bisa ikut masuk dalam kabinet Prabowo- Gibran? Yuk Kita analisa sebentar.
Potensi PGRI dalam Kabinet
PGRI merupakan organisasi profesi guru yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berikut beberapa argumen mengenai kemungkinan PGRI masuk kabinet:

Pentingnya Pendidikan: Pendidikan adalah salah satu sektor kunci dalam pembangunan nasional. PGRI sebagai wadah para guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Keterlibatan PGRI dalam kabinet dapat memperkuat fokus pada sektor pendidikan.

Representasi Profesi Guru: Keterlibatan PGRI dalam kabinet akan memberikan representasi langsung bagi para guru. Dengan memiliki menteri yang berasal dari PGRI, kebijakan pendidikan dapat lebih relevan dan berpihak pada kepentingan guru dan siswa.
Pengalaman dan Kompetensi:

PGRI memiliki pengalaman dan kompetensi dalam mengelola pendidikan. Keterlibatan mereka dalam kabinet dapat membawa pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang di dunia pendidikan.
Jumlah anggotanya yang besar.

PGRI adalah organisasi profesi dengan jumlah anggota terbesar yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan begitu tentu akan memudahkan dalam mensukseskan program-program pemerintah yang harus bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air Indonesia yang sangat luas.

Tantangan dan Pertimbangan
Namun, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan:
Komptensi Tinggi. Untuk dapat menjadi menteri dalam kabinet, alasan yang paling obyektif adalah kandidat harus memiliki kompetensi yang tinggi yang dapat membentu presiden dalam menjalankan amanat rakyat. Sebut saja misalnya Sri Mulyani yang sangat mumpuni di bidang ekonomi dan moneter, sehingga dipercaya untuk menjadi menteri keuangan. Karena kemampuannya yang tinggi, bahkan dipakai oleh presiden SBY dan juga Jokowi.

Keterwakilan organisasi Lain: Namun demikian alasan yang paling realistis sejauh ini adalah Kabinet harus mencakup berbagai sektor dan kepentingan. Selain PGRI, ada banyak organisasi dan profesi lain yang juga berharap mendapatkan peran dalam kabinet, belum lagi dari partai politik pendukung sanga presiden terpilih.

Peran terhadap penyelesaian masalah bangsa. Keterlibatan PGRI selama ini dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa terutama peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sudah sangat luar biasa, namun seringkali kurang proporsional. Hal ini sering kali terlihat dalam kegamangannya dalam menentukan pilihan antara “guru muda cerdas” dengan “guru senior terbatas”.

Hal ini terkait dengan jati diri PGRI yang sering kali anomali dalam memainkan peran antara PGRI sebagai organisasi profesi dan PGRI sebagai PGRI ketenagakerjaan. Sering kali PGRI lebih berat memilih sebagai organisasi ketenagakerjaan, mengingat masih begitu banyaknya anggota PGRI (terutama wiyata bhakti) yang belum memperoleh gaji yang layak sebagai tenaga pendidik di tanah air. Hal tersebut sering kali memantik “konfrontasi” terhadap pemerintah, karena pemerintah memiliki cara pandang yang berbeda tentang peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Pemerintah nampaknya lebih condong untuk memilih calon guru yang masih muda lulusan terbaik dari universitas. Diharapkan guru adalah para pekerja profesional sebagaimana para dokter yang menunjukkan kompetensi tinggi di bidang mendidik anak bangsa. Pemerintah tidak perlu sering melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap guru, karena mereka sudah dibekali dengan ilmu yang matang pada saat kuliah di universitas keguruan.

Sumbangsih terhadap kandidat presiden terpilih. Sudah bukan rahasia lagi pada era politik transaksional seperti sekarang ini, keterpilihan menteri-menteri dalam kabinet sering kali lebih didasarkan pada sumbangsih para calon menteri terhadap suksesnya pilpres sebelumnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumbangsih tidak hanya berupa pendanaan, namun juga bisa berupa sumbangsih elektoral. harus didasarkan pada kualifikasi dan kinerja individu. Memilih menteri dari PGRI harus mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak.
Kesimpulan

Kemungkinan PGRI masuk kabinet Prabowo-Gibran bergantung pada kebijakan dan pertimbangan politik. Melihat kondisi PGRI saat ini nampaknya masih agak berat bisa masuk dalam kabinet. Namun, jika PGRI dapat membuktikan kompetensinya dan memiliki visi yang sejalan dengan pembangunan pendidikan, serta bisa meyakinkan presiden terpilih untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan lebih cepat dan rasional, peluangnya masih terbuka lebar. Semoga kabinet ini dapat menghadirkan pemimpin yang mampu memajukan sektor pendidikan di Indonesia

Penulis : Sunarto, M.Pd (Sekretaris PGRI Kabupaten Banjarnegara)
Editor : RDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here