JBN Serang-Banten – Luar biasa perencanaan penanganan perbaikan jalan di provinsi Banten genjot semua perbaikan jalan kurang lebih 3 000 kilo meter di beberapa titik yang ada di wilayah provinsi Banten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bergerak cepat menanggapi laporan kerusakan sekitar 3.000 kilometer jalan kabupaten dan desa. Melalui program unggulan Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), sejumlah ruas jalan prioritas akan segera dibangun demi memperlancar konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Usulan usulan perencanaan perbaikan jalan dari beberapa kabupaten/kota sudah masuk ke kami. Totalnya hampir 3.000 kilometer jalan yang rusak,” ujar Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, kepada wartawan di Kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).
Arlan menyebut, untuk memperbaiki seluruh jalan rusak tersebut, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 15 triliun. Namun, Pemprov akan menanganinya secara bertahap, dimulai tahun ini dengan membangun 8 titik jalan desa sepanjang 12 km menggunakan beton, dengan anggaran sekitar Rp 60 miliar.
Lokasi prioritas pembangunan tahun ini:
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Lebak
Kabupaten Serang
Kabupaten Tangerang
Kota Serang
Beberapa titik yang menjadi prioritas adalah lokasi yang sempat viral, seperti di Pandeglang, tempat seorang guru SD jatuh akibat jalan rusak. Lokasi tersebut langsung dikunjungi Gubernur dan kini masuk daftar pembangunan mendesak.
Menurut Arlan, program Bang Andra menjadi bagian dari implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Konektivitas Pembangunan. Juknis program akan segera disosialisasikan ke kabupaten/kota agar proses pengusulan berjalan lancar dan sesuai prosedur.
Jalan yang diprioritaskan adalah:
Akses penting untuk pertanian
Mendukung sektor pariwisata
Menyentuh kawasan kemiskinan ekstrem
“Ini sejalan dengan misi Asta Cita keenam, membangun dari desa dan dari bawah. Kita ingin jalan-jalan yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat diperbaiki lebih dulu,” tegas Arlan.
Program Bang Andra juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan lebih efektif dan merata. (Adriy/*)
